Kendari (KASTV) – Kasus dugaan praktik mafia BBM bersubsidi di kawasan Pertamina Lapulu kembali memantik reaksi keras publik. Sejumlah pihak mempertanyakan sikap diam aparat penegak hukum, terutama Polda Sultra, serta lemahnya peran DPRD yang sebelumnya sudah mengetahui adanya dugaan “backingan” oknum berpengaruh di balik bisnis ilegal tersebut.
Meski sejumlah laporan dan temuan lapangan telah beredar luas, hingga kini belum tampak adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian. Sikap diam Polda Sultra dinilai menimbulkan tanda tanya besar di tengah desakan masyarakat agar penegakan hukum tidak pandang bulu.
“Kalau aparat benar-benar serius memberantas mafia BBM, mestinya sudah ada langkah nyata. Tapi faktanya, yang disorot malah masyarakat kecil, sementara pemain besarnya tidak tersentuh, Mirinya lagi pengawas pertamina inisial UDN santai enjoy tak tersentuh hukum” ujar salah satu pemerhati energi di Kendari.
Di sisi lain, DPRD Sultra juga ikut disorot. Publik menilai lembaga legislatif terkesan membiarkan persoalan ini meski dalam rapat sebelumnya mereka sendiri mengakui adanya dugaan keterlibatan oknum yang menjadi “backing” praktik penimbunan BBM ilegal.
Aktivis menegaskan, jika Kapolda Sultra dan DPRD tidak segera mengambil langkah, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan pengawasan publik bisa semakin menurun.
"Publik menanti langkah tegas Kapolda dan DPRD. Sikap diam yang berkepanjangan dikhawatirkan memunculkan dugaan adanya kompromi atau kepentingan tertentu yang menghambat penegakan hukum secara transparan,” ujarnya. Senin, (20/10/2025)
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pertamina Lapulu dan Polda Sultra belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan dugaan praktik mafia BBM tersebut. (AJ)
Editor: redaksi