Kendari – Dewan Pembina Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra), La Ode Hasanuddin Kansi, secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran pada sejumlah penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Tenggara. Laporan tersebut disampaikan ke Badan Gizi Nasional (BGN), sekaligus mendesak agar izin operasional beberapa dapur MBG dicabut, khususnya yang berlokasi di bawah sarang burung walet.
Menurut La Ode, program MBG yang sejatinya merupakan instruksi langsung Presiden RI untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, justru dikhawatirkan berpotensi menjadi ajang bisnis menguntungkan bagi para pengelola dapur. “Berdasarkan temuan kami di lapangan, ada pengelola yang sudah menghitung keuntungan hingga miliaran jika dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan ketat. Namun ini bukan semata soal untung, melainkan soal kelayakan dapur dan standar kesehatan makanan yang disajikan,” tegasnya.
AP2 Sultra menyoroti sejumlah pelanggaran serius, mulai dari dapur yang tidak memenuhi standar SOP BGN, dapur berlokasi di bawah sarang walet, hingga praktik mencuci peralatan makanan langsung di tanah. Kondisi ini, menurut La Ode, sangat membahayakan kesehatan peserta didik dan berpotensi menggagalkan cita-cita luhur program MBG.
“Pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran fantastis demi keberhasilan MBG, dengan tujuan menekan angka stunting, meningkatkan kualitas SDM, sekaligus memberdayakan UMKM. Tapi bagaimana tujuan itu bisa tercapai jika pelaksanaannya jauh dari standar?” ujar aktivis yang dikenal kritis di sektor pendidikan ini.
Lebih lanjut, La Ode mendesak agar pengawasan program MBG di Sulawesi Tenggara diperketat, demi mencegah kasus keracunan maupun penyalahgunaan anggaran. “Kita harus mampu mewujudkan cita-cita bangsa lewat MBG, yaitu memastikan anak-anak Indonesia terpenuhi kebutuhan gizinya sekaligus teredukasi tentang pentingnya pola makan sehat,” pungkasnya.