Banda Aceh, KASTV – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengikuti presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA), Selasa (21/10/2025) di Banda Aceh.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan penilaian keterbukaan informasi publik bagi pemerintah kabupaten/kota se-Aceh. Dari 23 daerah yang berpartisipasi, hanya 13 kabupaten/kota yang berhasil lolos passing grade dan berhak melanjutkan ke tahap presentasi kepala daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Singkil, Endy Putra, yang juga menjabat sebagai Ketua PPID Utama, hadir mewakili Bupati Aceh Singkil untuk memaparkan capaian dan inovasi keterbukaan informasi publik di daerahnya. Ia turut didampingi oleh Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Rustam, selaku Ketua Harian PPID Utama.
Dalam paparannya, Endy Putra menjelaskan berbagai langkah strategis yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam memperkuat peran PPID utama dan PPID pelaksana di seluruh perangkat daerah. Upaya tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan layanan informasi publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Aceh Singkil termasuk salah satu dari 13 kabupaten/kota yang dinyatakan lolos ke tahap presentasi. Ini merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendorong keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Endy Putra usai kegiatan.
Tahap akhir kegiatan Monev ini akan ditandai dengan Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, yang dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2025 mendatang. Pada acara tersebut, akan diumumkan daerah-daerah terbaik dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Aceh.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat budaya transparansi, memperluas akses informasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(PT)