JAKARTA - Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan dirinya terbuka untuk mendengar sekaligus berdialog dengan masyarakat. Ia mengaku sudah menelaah seluruh isi tuntutan tersebut. “Ada beberapa poin yang mendesak, dan saya menyikapinya secara terbuka,” ucapnya, Kamis (4/9/2025). AHY menambahkan, baik mahasiswa, buruh, maupun kelompok lain perlu difasilitasi suaranya, khususnya terkait isu ekonomi, hukum, hingga keadilan.
Dari sisi
hukum, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,
menyoroti percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Presiden
Prabowo sudah berulang kali menegaskan DPR agar segera menindaklanjuti regulasi
itu. Bahkan, wacana tersebut sempat muncul di era Presiden Jokowi. Pentingnya
reformasi politik agar sistem pemilu tidak hanya melahirkan politisi bermodal
besar atau selebriti, melainkan membuka ruang bagi mereka yang benar-benar
punya kapasitas,” jelasnya.
Menteri
ESDM, Bahlil Lahadalia, memandang 17+8 Tuntutan Rakyat sebagai bentuk kontrol
dalam negara demokratis. “Jalur komunikasi harus tetap terbuka supaya solusi
bisa ditemukan Bersama,” ujarnya.
Menko
Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi poin tentang pencegahan PHK
massal. Ia menegaskan hal itu memang bagian dari tugas pemerintah.
“Deregulasi
di beberapa industri Jawa berpotensi menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja
baru. Golkar, menurutnya, akan mempelajari tuntutan tersebut secara mendalam
dan merespons secara terukur.
Sementara
itu, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, usai bertemu mahasiswa di Istana, mengaku
banyak mencatat usulan perbaikan. Bersama Mensesneg, ia berkomitmen menyalurkan
masukan itu kepada Presiden Prabowo serta kementerian terkait.
“Kami berharap
dialog serupa tidak berhenti pada momentum tertentu saja, melainkan bisa
berlanjut secara konsisten untuk memperbaiki berbagai sektor,” pungkasnya.