Jakarta – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengecam keras dugaan penangkapan, penyekapan, penyiksaan, hingga pembunuhan terhadap wartawan dan pewarta warga dalam aksi mahasiswa bersama rakyat pada 25–30 Agustus 2025. Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menilai tindakan aparat tersebut mencederai demokrasi, melanggar hak asasi manusia, serta bertentangan dengan konstitusi.
PPWI menuntut investigasi independen yang transparan serta menegaskan bahwa para pelaku, dari level lapangan hingga pimpinan tertinggi, harus bertanggung jawab. Wilson juga mendesak Kapolri mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik atas kegagalan melindungi rakyat.
Selain itu, PPWI mendesak agar seluruh wartawan, pewarta warga, dan pengunjuk rasa yang ditahan segera dibebaskan tanpa syarat. “Menangkap wartawan sama saja dengan membungkam suara rakyat,” tegas Wilson.
PPWI menekankan bahwa tindakan represif aparat melanggar UUD 1945, UU Pers, UU HAM, KUHP, serta ICCPR. Organisasi ini menyerukan solidaritas nasional dari komunitas pers dan masyarakat sipil untuk mengawal penegakan hukum demi menjaga demokrasi, kebebasan pers, dan hak asasi manusia di Indonesia.
--