Pesawaran, KASTV – Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran terus mendapat sorotan. Hingga 31 Desember 2024, Pemkab masih menanggung utang jangka pendek sebesar Rp 73,72 miliar, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkumpul hanya Rp 88,42 miliar. Selisihnya kurang dari Rp 15 miliar, jauh dari cukup untuk menutup beban fiskal.
-
Dilansir dari berita Media Onlinehttps://www.inilampung.com/2025/09/pesawaran-nan-mengenaskan-utang-jangka.html
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga masih memiliki tunggakan lain berupa utang BPJS senilai Rp 19,76 miliar dan tambahan pendapatan pegawai (TPP) yang belum dibayarkan sebesar Rp 6,97 miliar.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Lampung Nomor: 29B/LHP/XVIII.BLP/05/2025, beban utang jangka pendek tersebut terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK) Rp 371,9 juta, utang belanja Rp 61,05 miliar, pendapatan diterima dimuka Rp 11,4 juta, serta utang retensi Rp 12,29 miliar.
Dari jumlah itu, utang belanja paling banyak menjerat sektor kesehatan dan pelayanan dasar. Dinas Kesehatan tercatat menanggung Rp 24,27 miliar, RSUD Pesawaran Rp 5,70 miliar, dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 12,01 miliar.
Defisit Berulang Sejak 2021
BPK menegaskan, persoalan ini bukan baru muncul, melainkan berulang sejak 2021. Kekurangan dana untuk membiayai belanja daerah tercatat:
Tahun 2021: Rp 34,90 miliar
Tahun 2022: Rp 77,71 miliar
Tahun 2023: Rp 97,36 miliar
Tahun 2024: Rp 66,11 miliar
Menurut BPK, masalah utama terletak pada penganggaran pendapatan yang tidak rasional serta belanja yang tidak memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Akibatnya, sejumlah Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tidak bisa diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hingga akhir 2024 dengan nilai Rp 5,82 miliar.
Warisan Berat Bupati Baru
Kondisi keuangan “mengos-mengos” ini kini menjadi pekerjaan rumah bagi Bupati Nanda dan Wakil Bupati Antonius. Keduanya dihadapkan pada tantangan untuk memperbaiki manajemen keuangan daerah sekaligus menjawab harapan masyarakat Pesawaran akan tata kelola pemerintahan yang lebih sehat.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret kepemimpinan baru ini. Apakah mereka mampu membawa perubahan atau justru terjebak dalam pola lama, biarlah waktu yang menjawab. (Tim)