Sidoarjo || Kasuaritv com -Pembangunan proyek plengsengan di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo, disoroti oleh warga karena tidak adanya papan nama proyek. Hal ini memicu pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas, mengingat setiap proyek yang dibiayai oleh negara wajib menyediakan informasi publik secara jelas. Warga memiliki hak untuk mengetahui detail proyek seperti sumber anggaran, nilai kontrak, waktu pengerjaan, dan kontraktor pelaksana.Kewajiban pemasangan papan proyek sudah diatur dalam beberapa regulasi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan keterbukaan informasi publik dan memastikan setiap pekerjaan konstruksi berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang ditetapkan.
Menurut salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, papan nama proyek sangat penting untuk menjamin keterbukaan informasi publik.
"Kami tidak tahu ini dananya dari mana, berapa nilainya, dan siapa pelaksana proyeknya. Sesuai aturan, papan nama seharusnya dipasang sejak awal pekerjaan,” ujarnya.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU ini menegaskan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, termasuk penggunaan anggaran negara, harus dapat diakses oleh masyarakat. Papan proyek adalah salah satu bentuk implementasi dari undang-undang ini.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dan perubahannya): Perpres ini mengatur secara detail tentang proses pengadaan, termasuk kewajiban pelaksana proyek untuk mempublikasikan informasi secara transparan. Salah satu ketentuannya adalah pemasangan papan proyek yang memuat informasi lengkap.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 29/PRT/M/2006: Peraturan ini secara spesifik mengatur tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung. Meskipun lebih fokus pada aspek teknis, peraturan ini juga sering kali menjadi rujukan untuk standar operasional, termasuk transparansi informasi proyek.
Melalui dasar hukum tersebut, jelas bahwa tidak adanya papan proyek bukan hanya masalah sepele, melainkan sebuah pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
Selain isu transparansi, proyek plengsengan di Desa Suruh juga menjadi perhatian karena kualitas materialnya. Seorang warga bernama IK menyoroti pentingnya pemilihan material, seperti batu yang tepat untuk konstruksi ini.
"Kekerasan dan kepadatan batu harus baik, tidak mudah rapuh atau hancur saat terkena air dalam jangka panjang. Batu kali alami atau batu gunung biasanya memenuhi syarat ini. Sedangkan batu yang terlalu berpori akan cepat aus,” jelasnya.
Untuk plengsengan atau dinding penahan tebing, jenis batu yang ideal harus memiliki ciri-ciri berikut, Keras dan Padat, Menggunakan batu kali belah atau batu gunung yang tidak mudah rapuh. Kepadatan batu sangat penting agar dapat menahan tekanan tanah dan erosi air dalam jangka panjang.
Batu yang berpori akan mudah menyerap air dan cepat aus. Sebaliknya, batu yang padat akan lebih tahan lama.Bentuk dan Ukuran Sebaiknya menggunakan batu berukuran sedang hingga besar dengan sedikit sudut agar ikatan dengan adukan semen menjadi lebih kuat. Pemasangan yang rapat juga akan menambah kekuatan struktur.
Selain kualitas batu, campuran adukan semen dan pasir harus dengan rasio yang tepat. Campuran yang tidak sesuai akan membuat plengsengan mudah terkikis oleh air, sehingga mengurangi masa pakai dan keandalan struktur.
Dengan adanya sorotan dari warga, penting bagi pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan. Pemasangan papan proyek harus segera dilakukan untuk menjamin transparansi, dan pengawasan terhadap kualitas material perlu diperketat demi memastikan proyek ini bermanfaat dan tahan lama.
Sampai berita ini di publikasi, belum ada keterangan atau klarifikasi dari pihak -pihak terkait yang ada kaitannya dengan proyek plengsengan ini. Bersambung....