Beredarnya surat undangan perubahan jadwal dari Lembaga Study dan Kajian Pemerintah Daerah Dharma Andalas Training Center (LSKPD-DATC) dengan Nomor: 020/SP/LSKPD-DATC/VIII/2025, tertanggal 07 Agustus 2025, menimbulkan kekecewaan dari pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Syariah.
Undangan tersebut berisi tentang perubahan jadwal Bimtek Koperasi Desa Merah Putih. Namun, menurut salah seorang ketua pengurus KDMP Syariah yang enggan disebutkan namanya, kegiatan itu justru dimanfaatkan oleh sejumlah kepala desa untuk mengikuti Bimtek dengan membawa nama kelembagaan koperasi.
“Kami merasa miris dengan kejadian ini. Saya selaku ketua KDMP Syariah di kampung melihat masih ada Kades yang memanfaatkan undangan dari LSKPD-DATC. Mereka ikut Bimtek seolah-olah kegiatan itu untuk koperasi, padahal dana desa yang dihabiskan. Nama kelembagaan koperasi dijual, sementara pengurus koperasi hanya sebagian kecil yang dilibatkan,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).
Ia menilai materi yang disampaikan dalam Bimtek juga tidak relevan dengan kebutuhan koperasi saat ini. “Materinya sudah kadaluarsa, seperti Kepres dan SE Menteri tentang percepatan pembentukan koperasi. Padahal koperasi kami sudah 100% terbentuk, berbadan hukum, dan lengkap. Apa gunanya materi seperti itu?” katanya dengan nada kecewa.
Menurutnya, yang dibutuhkan pengurus koperasi saat ini adalah penguatan kapasitas, khususnya di bidang literasi keuangan dan tata kelola operasional koperasi. Ia merinci materi yang semestinya diprioritaskan, antara lain:
1. Laporan keuangan koperasi – mencakup aset, utang, modal, pendapatan, biaya, serta laba rugi selama periode tertentu.
2. Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
3. Pendapatan operasional dan non-operasional, beban pinjaman bank, serta beban pajak.
4. Transaksi penerimaan kas.
“Materi seperti itulah yang kami butuhkan untuk menambah ilmu dalam mengelola koperasi secara proporsional,” tegasnya.