Maybrat (KASTV) - komite nasional Papua barat (KNPB) wilayah Maybrat Menyikapi kebijakan pemerintah Indonesia terkait pemekaran Daerah Oto...
Maybrat (KASTV) - komite nasional Papua barat (KNPB) wilayah Maybrat Menyikapi kebijakan pemerintah Indonesia terkait pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua khususnya Kabupaten Maybrat, Maybrat say dan Mare di provinsi Papua Barat Daya.
“Kebijakan apa pun yang dilakukan Negara RI di tanah Papua termasuk DOB tidak akan menyelesaikan akar masalah orang Papua diatas tanah Papua. Karena perjuangan rakyat papua adalah menuntut hak Kemerdekaan bagi bangsa west Papua”,ujar Ketua I KNPB Wilayah Maybrat, Yohanes N Assem kepada media ini Kamis, (30/3/2023)
Menurutnya Yohanes Assem, pemerintah Indonesia dalam hal ini elit lokal berhenti memaksakan segala bentuk kebijakan yang tidak menyelesaikan akar persoalan west Papua.
“Daerah otonomi baru di tanah Papua tidak dilalui dengan kajian ilmiah yang dipertanggugjawabkan. Baik itu jumlah kepala keluarga, penduduk, usia produktif, wilayah dan SDA yang tersedia," terangnya.
Dengan cara tersebut kata dia semestinya negara RI mendidik rakyatnya dengan cara yang bermartabat dan mendidik agar rakyatnya ikut terdidik melihat kebutuhan bukan keinginan semata dan kebutuhan itu ada yang lebih prioritas yaitu SDM yang disiapkan secara maksimal.
“Sekelompok elit Papua minta pemekaran. Tapi tidak berpikir bahwa mereka itu krisis ide untuk membangun.
Jangan buat rakyat Papua menjadi penonton di atas negerinya sendiri, 50 tahun ke depan, masyarakat Papua akan termajinalkan di bawah pendudukan para transmigran.
"Pemekaran itu akan menciptakan ruang pemusnahan etnis yang sistematis dan terstruktur,” katanya.
Lanjut dia para elit Papua yang meminta pemekaran tidak mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Mereka tidak mampu hasilkan PAD, hanya harap pada DAU dan DAK tapi nafsu minta pemekaran bukan main. Alasan konyol lain adalah PAD akan tercipta ketika ada pemekaran wilayah,” sindirnya.
Bagaimana mau PAD tercipta, selama kabupaten maybrat ada saja tidak mampu menghasilkan PAD.”paparnya.
Ia menilai, DPRD tidak mampu menghasilkan Perdasi dan Perdasus, juga tak mampu memberdayakan pengusaha asli Papua.
Akibatnya, potensi sumber daya alam tidak terkelola secara produktif.
Sementara, proyek-proyek pengadaan lebih banyak dikerjakan para pengusaha non-Papua.
“Tempat-tempat teknisi dan admin saja lebih banyak didominasi pendatang ketimbang OAP padahal banyak anak Papua yang sudah siap,” katanya.
Yohanes menyesalkan sikap pemerintah. Sebab, di tengah keterbatasan dan miskin ide, malah mau meminta pemekaran.
“Kelihatan tidak punya otak. Atau mau jadi alat penyambung Jakarta untuk pemusnahan etnis Melanesia yang permanen. Ataukah kalian anggap pemekaran ini sebagai juru selamat atas ketimpangan dan kemiskinan rakyat Papua,”tanya Yohanes.
Ia menambahkan, para elit yang minta pemekaran daerah otonomi baru, hanya berdasarkan nafsu kekuasaan.
“Jika hanya karena kenafsuan kekuasaan dan jabatan lalu mengemis di bawah ketiak orang Jakarta minta pemekaran, lebih baik berhenti menciptakan ruang pemusnahan baru bagi rakyat Papua. Kami, bicara Papua Merdeka untuk masa depan anak-cucu bukan untuk kepentingan sesaat dan hari ini,” tutup Yohanes Assem. (Ones,S)
