SORONG, KASUARITV— Lampu lalu‑lintas yang terpasang di kawasan Alun‑alun Aimas, Kabupaten Sorong, hingga kini tidak pernah difungsikan. Padahal, volume kendaraan yang melintasi kawasan vital tersebut semakin padat dan rawan kecelakaan.
Menanggapi keluhan masyarakat, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) wilayah Papua Barat Daya, Riswandi Panjaitan, telah mengonfirmasi persoalan ini langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya, Yakobus Tandung Pabimbin, ST., M.Si.
Namun, jawaban bernada lepas tangan diterima dari pihak provinsi. “Itu lampunya milik Kementerian Perhubungan Dirjen Darat, bukan kewenangan provinsi. Yang penting jalan nasional itu tugas kementerian,” ujar Yakobus melalui pesan WhatsApp.
Tidak puas dengan jawaban tersebut, Riswandi mencoba menghubungi pihak Balai Perhubungan Darat melalui nomor kontak atas nama Radit yang diberikan oleh Kadishub. Sayangnya, jawaban serupa kembali diterima tanpa kejelasan solusi penanganan. Pihak balai justru meminta agar persoalan itu dilempar kembali ke pemerintah kabupaten.
“Untuk aset tersebut bisa ditanyakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Om,” tulis Radit, yang belum diketahui secara pasti jabatannya di instansi tersebut.
Abaikan Keselamatan Warga demi Batas Wewenang
Riswandi sangat menyesalkan sikap berputar-putar dari para pejabat publik yang dinilai minim empati terhadap keselamatan pengguna jalan. Menurutnya, alasan sektoral wewenang tidak boleh dijadikan tameng untuk membiarkan fasilitas publik terbengkalai.
Padahal, merujuk pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP Nomor 79 Tahun 2013, pembagian wewenang pengelolaan fasilitas jalan sudah diatur secara jelas:
Pemerintah Pusat: Berwenang atas manajemen lampu lalu‑lintas di jalan nasional.
Pemda Provinsi: Berwenang atas lampu lalu‑lintas di jalan provinsi.
Pemda Kabupaten/Kota: Berwenang atas lampu lalu‑lintas di jalan kabupaten dan kota.
Kendati demikian, Riswandi menekankan bahwa aturan birokrasi tidak boleh mengabaikan esensi dasar hukum itu sendiri. Dalam pandangan filsafat hukumnya, ia menegaskan:
“Hukum tidak hanya sekadar daftar pembagian wewenang di atas kertas. Esensinya adalah kewajiban melindungi keselamatan warga. Pejabat yang hanya menyebut batas wewenang tapi tidak berusaha mencari solusi, telah mengabaikan inti keadilan; wewenang yang diberikan rakyat adalah amanah, bukan alasan untuk saling melempar tanggung jawab saat keselamatan masyarakat terancam.”
Hingga berita ini diturunkan, lampu lalu‑lintas di Alun‑alun Aimas masih belum beroperasi, dan belum ada satupun instansi baik pusat, provinsi, maupun kabupaten yang menyatakan akan segera menindaklanjuti perbaikan fasilitas keselamatan tersebut.
